Sekum PP Sylva Indonesia Angkat Bicara Soal Klaim Kepemilikan Lahan Di Teluk Kendari

0
134
Yayat Nurkholid

POROSMEDIA.COM – KENDARI : Lahan Hutan Mangrove di Teluk Kota Kendari berdasarkan aturan merupakan Kawasan Hutan lindung dan Ruang Terbuka Hijau, hal tersebut tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari 2010-2030, sehingga secara hukum kawasan tersebut tidak boleh dialih fungsikan maupun dipindahtangankan kepada perorangan maupun swasta tanpa persetujuan Kementrian.

Namun ironisnya, lahan mangrove tersebut di klaim kepemilikan tanah dari berbagai pihak bahkan telah berhamburan papan pemberitahuan bertuliskan “Tanah ini di Jual Bersertifikat”. Hal tersebut membuat Mahasiswa Kehutanan angkat bicara karena ia menilai telah terjadi pelanggaran atas klaim kepemilikan yang dilakukan oleh oknum tersebut

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia (Sylva Indonesia) meminta kepada Penegak Hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan adanya oknum pemerintah yang memindah tangankan kepemilikan tanah dilahan mangrove. Jumat, 24/7/2020.

“kami mendesak pihak berwajib, baik kepolisian maupun dinas kehutanan untuk meninjau lokasi lahan yang diklaim oleh oknum diatas tanah mangrove”. Ujar Yayat Nurkholid

Besar dugaan, lanjut Yayat, ada oknum pemerintah yang telah bermain dalam memindah tangankan kepemilikan tanah mangrove kepada pihak swasta ataupun oknum pribadi.

“Kawasan Hutan mangrove adalah hutan lindung yang merupakan aset negara, sehingga tidak boleh dialih fungsikan atau dijual tanpa persetujuan kementerian Kehutanan”. Tegas Yayat

Memindahtangankan atau memalsukan surat izin atau kepemilikan lahan hutan mangrove di teluk Kendari, Kata Yayat,  yang merupakan hutan lindung adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena pihaknya meminta dan mendesak kepolisian selaku penegak hukum untuk segera menyelidiki dan menangkap oknum yang telah mengeluarkan sertifikat tanah tersebut.

Selain itu, ia juga meminta agar pihak kepolisian memintai keterangan kepada BPN Kota Kendari, pihak swasta Artha Graha dan seluruh pihak yang mengklaim atas kepemilikan lahan di kawasan mangrove teluk Kendari untuk kemudian segera menemukan pihak yang melanggar hukum.

Aktivis HMI Kendari ini menanmbahkan bahwa dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah jelas  menyebutkan bahwa setiap orang perseorangan atau korporasi yang memalsukan atau memindahtangankan atau menjual izin kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling banyak 2,5 Miliyar Rupiah.

“dan bagi pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dijerat pidana paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah” ungkap Yayat Nurkholid.

Masih Yayat, Jika tidak segera diselidiki maka secara kelembagaan SYLPA Indonesia akan segera menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Kendari, Dinas Kehutanan, BPN Kendari dan Polda Sultra.

Reporter: Resky Nur Hidayah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here