oleh

POROS MUDA & JAI Sultra Desak KPK Periksa Direktur PT. Babarina Putra atas Dugaan Kejahatan Pertambangan

POROSMEDIA.COM – JAKARTA: Tiada Henti-hentinya mafia pertambangan beraksi di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara. Sumber Daya Alam yang sangat melimpah tersebut membuat oknum Investor seenaknya melakukan perampokan demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam proses penambangan.

Bahkan ada juga oknum investor yang dengan terang-terangan melakukan penambangan Bijih Nikel namun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Sebut saja PT. Babarina Putra Sulung (BPS) yang beraktivis di Kec. Wolo Kab. Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Jenis Batuan namun dalam aktivitasnya diduga melakukan penambangan Bijih Nikel.

Hal tersebut dibeberkan oleh Ketua POROS MUDA Sulawesi Tenggara, Jefri Rembasa S.T. Menurut Jefri PT. BPS diduga telah melakukan penambangan Bijih Nikel sedangkan IUP yang dikantonginya bergerak dibidang Bebatuan.

“PT. BPS ini diduga melakukan kejahatan Pertambangan dan merugikan negara Ratusan Miliyar atas aktivitasnya yang diduga menambang Bijih nikel namun IUP nya bergerak dibidang Bebatuan”. Tegas Bung Jeff (sapaan akrabnya).

Bung Jeff menambahkan bahwa sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengungkap para mafia pertambangan di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara demi keberlangsungan Hutan dan Lingkungan yang lestari.

“KPK harus segera memeriksa Direktur PT. Babarina dan PT. Waja Inti Lestari karena diduga ada konspirasi dalam memuluskan aktivitas dokumen PT. BPS ini”. Ungkap Mantan Aktivis HMI Kendari ini.

Ditempat yang sama, Ketua Jaringan Advokasi Indonesia (JAI) Prov. Sulawesi Tenggara, Firman Al Jevin, SH juga mendesak KPK RI untuk membongkar para mafia pertambangan di Bumi Anoa.

“PT. BPS ini memiliki luas wilayah 89,16 hektar dan didalamnya terdapat kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 54,50 hektar. Namun IPPKH yang dikantonginya hanya seluas 35,16 hektar sesuai SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Sementara aktivitasnya sudah menjalar disemua titik wilayah IUP nya”. Terang Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMK ini.

Disini sangat jelas, lanjut Firman, bahwa bukan hanya kejahatan pertambangan tapi juga dengan kejahatan kehutanan.

“Dokumen kami sudah siap. Besok kami akan segera bertandang di KPK RI untuk melaporkan Direktur PT. Babarina Putra Sulung dan PT. Waja Inti Lestari”. Tutup Mahasiswa Pasca Sarjana UMJ ini.

*RED

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed