PHK Sepihak, Menajemen PT VDNI menolak berunding dengan pekerja

0
57
Suasana proses penyelesaian sengketa Ketenagakerjaan

POROSMEDIA.COM, KONAWE:

Menajemen PT VDNI menolak berunding dengan pekerja mengenai penyelesaian hubungan industrial ketenagakerjaan, kegiatannya 2 Desember 2020 dihadiri oleh kadis Nakertrans Joni pisi dan kasubit Polda Rapiudin SH Msi komisaris polisi beserta Anggotanya dari pihak polres juga ada, pihak perusahaan yang mewakili dari PT VDNI dan dari serikat buruh FKSNI .

Ilham Killing mengatakan Pihak VDNI tolak berunding dengan pihak Buruh dan pekerja PT OSS, pertemuan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut aksi mogok kerja di PT.VDNI, dalam forum tersebut di pimpin lansung oleh pihak kadis ketenaga kerjaan Konawe, ada juga unsur dari pihak kepolisian Polda Sultra dan Polres Konawe.

Subtansi pertemuan membahas tuntutan buruh yaitu terkait pengupahan dan status pekerja, ilham killing selaku perwakilan FKSPN, menjelaskan kecewa kepada PT. VDNI yang pertama yang hadir dalam pertemuan tersebut bukan orang-orang yang punya kapasitas Mereka juga adalah pekerja, bukan pengusaha,
kedua mereka tidak mau menjawab tuntutan buruh.

ilham killing juga berjanji akan melakukan langkah-langka selanjutnya. Untuk kembali mengadakan Aksi

Menurut kadis Disnaker  bahwa pihaknya hanya mempasilitasi perundingan antara serikat pekerja dengan perusahaan apakah ada kesepakatan dalam perundingan ini.
adanya tuntutan kenaikan upah buruh yang tidak sesuai dengan UU tenaga kerja.

“apabila tidak adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan serikat buruh maka kami ada langkah langkah pertama perusahaan dengan pihak serikat buruh harus mereka berunding sendiri, setelah itu tiada jalan maka serikat buruh harus menyurat kedinastran maka kami adakan mediasi”. Ujarnya

Lanjutnya, Apabila tidak jadi kesepakatan maka bisa jalur kepengadilan, kalau ada kesepakatan kan bisa lagi tdk ada demo, kami berada di pihak tengah
Bahwa ada 2 tuntutan yang pertama tenaga kerja UPT perjanjian kerja
Mempertanyakan kejelasan perjanjian kerja jam tertentu yaitu PT Buana belum ada kejelasan status. banyak pekerja buruh yang ada maksudnya 36 bulan ada yang 1thn belm ada kejelasan yang bekerja ataupun yang lebih menuntuk kenaikan upah yang bekerja lebih dari 1 tahun bagaimana sistem pembagian upah.

Kasubit mengatakan menjaga stabilitas keamanan tentunya kegiatan ini tidak akan berjalan lancar .GT harus jaga aset negara ini bagaimana, kami yang mengawasi kalaupun ada demo tercantum dalam UU no 9 tahun 1998 bahwa regulasi itu sudah diatur Untuk menjaga stabilitas adik adik buruh.

struktural regulasi itu sudah ada atau belum apakah karena km jg belum liat
Didlm itu ada point sdm apabila sudah silahkan proporsional struktural ada legalitas yg bekerja disana bagaimana.
diskusi kami akan liat bekerja dengan nyaman kesejahteraan terpenuhi demikian juga sebaliknya dengan perusahaan setiap hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan harus krustular .

Dari pihak perusahaan pak Burhan mengatakan bahwa kami harus mengetahui dulu apakah dari pihak SB
Dan stank Kami mewakili dari PT VDNI
Surat sudah 2kali menyurat kami dari pihak perusahaan belum mau mengadakan perundingan karena kami mempertanyakan Legas spending ,mempertanyakan .apakah ini sptk dan tkn termasuk lembaga diluar perusahaan pendirinya bukan dari karyawan , bahwa serikat yang berada diluar bukan dari PT VDNI untuk apa Gita notabene kalau bukan dari pihak perusahaan jadi utama untuk apa GT perundingan spdk, spk ini bukan karyawan dari orang orang PT VDNI. PT OSS

Bagaimana GT tahu kalau mereka dari perusahaan tersebut . kalau memang dari data mengatakan bahwa dari perusahaan maka kami akan melanjutkan perundingan , kami tdk bisa berunding yang bukan dari perusahaan kami belum pernah menandatangani perjanjian dengan serikat kal tidak ada kesepakatan silahkan kepengadilan , sptk dan spk ini bukan orang orang yang bukan karyawan dari PT VDNI ,PT OSS , kal ada anggota cuma 15 orang dari serikat buruh tdk bisa mewakili dari 15000 karyawan didua perusahaan itu .
“Kami pakai peraturan yang ada di perusahaan kami. Kalau bicara upah, perjanjian itu harus ada legastanding, kalau memang jelas kami akan tanda tangani”. Tutupnya.

Reporter: Irna

___________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here