Panwaslu Kelurahan/Desa Dapil 4 Konsel Ikut Bimtek di Kolono

0
122
Foto Bersama setelah usai kegiatan. Awaludin (kursi kedua dari sisi kiri)

POROSMEDIA.COM – KONSEL : Humas Bawaslu Konsel- Puluhan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dari Kecamatan Kolono, Kolono Timur, Moramo, Moramo Utara, dan Laonti mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di balai kelurahan Kolono, senin, (13/7/2020).

Bimtek tersebut dibuka langsung pimpinan Bawaslu Provinsi, Bahari, S.Si., MP selaku narasumber. “Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kita buka bimbingan teknis pemutahiran data pemilih pada tahapan pencoklitan,” Ucap Komisioner Bawaslu Sultra membuka bimtek itu.

Bimtek ini juga dihadiri narasumber dari Bawaslu Konsel, Awaluddin AK, S.H.I. Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Konsel ini bertemakan Bimtek PKD Pilkada 2020. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas PKD. Pada kegiatan itu, Pimpinan Bawaslu Sultra, Bahari, S.Si.,MP membawakan materi dengan judul “Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilihan.”

Sedangkan Awaluddin AK, S.H.I sendiri membawa materi dengan judul “Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemutahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.”

Penelitian dan pencoklitan (Coklit) oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang bakal dimulai pada 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang bakal diawasi PKD. Untuk itu, Pimpinan Bawaslu Sultra mewanti-wanti PKD agar nantinya memastikan keakuratan data pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS)

Berapa point penting yang dianggap kategori TMS, semisal warga yang terganggu jiwanya berdasarkan keterangan dari pihak petugas kesehatan, sudah meninggal dunia, belum berusia 17 tahun, berstatus TNI-Polri, dan warga yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan negeri. Inilah yang kemudian menurut narasumber mesti dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Awaludin saat membawakan materi bimtek

Mantan Staf ahli Bawaslu Sultra ini juga mengatakan bahwa tugas-tugas PKD telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan kemudian turun di Perbawaslu hingga Perturan teknis. Sehingga pencoklitan nantinya, wajib hukumnya PKD mengisi Form A sebagai hasil pengawasannya.

Kata Bahari, Untuk pengisian Form A dapat memakai sistem Dalam Jaringan (Daring) dan juga hard copy sebagai dokumentasi. Hard copy itu bertujuan untuk penyiapan bahan pembuktian jika dikemudian hari dibutuhkan.

“Ketika nanti ada masalah di kemudian hari ada dokumentasi,” ucapnya

Dia juga tidak dapat menampik mengenai Covid-19 pada tahapan Pilkada 2020. Baginya, protokol covid-19 tetap diterapkan dalam melaksanakan tugas PKD dan juga Panwascam dengan cara menggunakan APD. Dengan demikian ia berharap kepada Panwascam untuk selalu menyediakan tempat cuci tangan di sekretariatnya.

“Yang membedakan pemilihan kali ini dan sebelumnya cuma satu harus mengunakan protokol covid,” terangnya

Tengah: Awaludin, AK

“Yang terakhir ayo kita awasi coklit pilkada di konsel kita wujudkan daftar pemilih yang berkualitas untuk pemilih yang berintegritas,” pungkasnya

Sementara itu, Awaluddin yang menjadi narasumber kedua pada sore hari itu sedikit bernostalgia dengan beberapa PKD dari eks PKD Pemilu 2019.

Dia bercerita, sehari setelah pemungutan suara di masa itu, laporan dan temuan silih berganti. Saat itu, dirinya hampir tidak ada waktu untuk bertemu dengan keluarganya.

“Waktu itu banyak laporan ke Bawaslu. saya dari andoolo langsung ke Kolono nanti pagi pulang di andoolo. tidak lama sampe ditelfon lagi di Kolono ada laporan, akhirnya ke Kolono lagi dan itu hampir dua minggu bolak-balik di Kolono,” kenang dia

Secara histori, Pemilu 2019 kemarin di Konsel ada beberapa TPS yang dinyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni TPS 1 dan TPS 2 Waworano, TPS 1 Puupi, TPS 1 Lambangi, dan TPS 1 Rumba-Rumba dan juga di salah satu TPS kecamatan Ranomeeto.

Dengan kejadian itu, dirinya berharap agar PKD yang di wilayah yuridiksinya pernah terjadi PSU pada pemilu 2019 dapat menjadi pengalaman PKD sehingga pilkada 2020 tidak lagi menimbulkan PSU.

Awaluddin, menuturkan penyebab kejadian PSU itu salah satunya DPT. Dirinya tidak menampik lagi. Sebab menurutnya DPT adalah problem dan itu sudah menjadi kesan klasik baginya. Pasalnya, sedari awal tahapan pemutahiran data kerap menimbulkan perbedaan data pemilih dari KPU dengan rekapan PPS di Lapangan.

Kata dia, meski beberapa kali rekapitulasi data hasil perbaikan pada setiap tahapan perbaikan data, namun Sistem daftar pemilih (Sidalih) dari KPU, sesekali sering berbeda dari hasil perbaikan PPS dengan data yang teraplod

“DPT sering menjadi problem pada setiap tahapan sudah dicoklit kemudian direkap PPS hingga PPK dan tiba di Sidalih kemudian diaplod muncul lagi. Ada yang dicoklit dan MS, tetapi begitu turun DPSnya hilang lagi. itu banyak teman pengawas di lapangan mengeluh, kok kenapa berbeda datanya. Tapi Sidalih sudah begitu kita harus memperbaiki secara administrasi,” tandas

Tak ingin kisah lama terulang kembali, PKD diharapkan dapat mengetahui tupoksinya agar pilkada berjalan seperti seharusnya. Bukan tak seindah semestinya.

Dalam paparannya, mantan aktivis mahasiswa STAIN ini menerangkan bahwa yang berhak melaporkan pelanggaran pemilihan kepada Pengawas Pemilu yakni, WNI yang memiliki hak pilih yang berdomisili di wilayah pemilihannya, Pemantau Pemilihan, dan Peserta Pemilihan. Hal itu disampaikannya pada sesi diskusinya dengan PKD

Hanya saja, kata dia secara normatif ruang gerak PKD dalam kasus dugaan pelanggaran memang sempit. Jika ada laporan maka diteruskan ke Panwascam. PKD tidak dapat terlibat sebagai Tim klarifikasi untuk memeriksa laporan dan temuan. Kecuali secara subtansif mendapat surat tugas dari Ketua Panwascam setelah pleno dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materil.

Sumber :Humas Bawaslu Konsel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here