Menjamurnya Nikah Beda Agama, Buah dari Liberalisme

Nikah Beda Agama Di Larang Agama

Menjamurnya Nikah Beda Agama, Buah dari Liberalisme

Porosmedia.comPeristiwa nikah beda agama dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik, bahkan dalam batas-batas tertentu telah menciptakan keresahan di sebagian kalangan, khususnya umat Islam.

Hal itu terkait dengan adanya pengesahan suatu keputusan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengenai dibolehkannya pernikahan beda agama. Tentu saja putusan ini menjadi kontroversi dan polemik di tengah-tengah masyarakat kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sebab Putusan tersebut dianggap akan menjadi lahirnya putusan yang serupa pada masa depan. Yang Pada akhirnya nikah beda agama akan menjadi sesuatu yang lumrah. Padahal dalam agam Islam, nikah beda agama tidak dibolehkan. Sudah final, harus nikah seakidah.

Dalam putusan tersebut hakim memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan para pemohon dalam register perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Tholabi Kharlie, mengatakan putusan tersebut akan menjadi preseden lahirnya putusan-putusan serupa bagi mereka yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama.

Baca juga:  Polemik Desa Wadas, Bukti Kegagalan Demokrasi Kapitalisme

“Putusan ini akan membuka keran bagi pengesahan peristiwa nikah beda agama lainnya,” kata Tholabi, Jumat (24/6/2022).

Putusan PN Surabaya tersebut, didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

(a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 36 yang menjelaskan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh berdiam diri atas putusan hakim tersebut. Sebab kalau dibiarkan akan cenderung menjadi sebuah trend yang khawatirnya menjadi meningkat. Pelaku nikah beda agama nantinya sudah tak segan lagi tampil di depan publik sebab ada legitimasi dari instansi terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *