Porosmedia.com, Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, melayangkan kritik terhadap kebijakan penghapusan daging dan susu dari daftar bahan pangan murah yang dapat ditebus melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi mengurangi asupan gizi bagi anak-anak penerima manfaat di Ibu Kota.
“Awalnya dalam paket pangan murah itu ada daging, susu, beras, ikan, dan telur. Tapi sekarang daging dan susu dihapus dengan alasan warga Jakarta tidak suka. Ini yang sedang saya perjuangkan agar jangan dihilangkan,” ujar Josephine, Selasa (11/11/2025).
Legislator yang duduk di Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, alasan bahwa masyarakat Jakarta tidak menyukai daging dan susu merupakan asumsi yang tidak berdasar kuat.
Ia mencontohkan, pola konsumsi anak-anak di perkotaan umumnya justru membutuhkan asupan protein dan kalsium tinggi untuk menunjang tumbuh kembang mereka.
“Saya sendiri punya anak usia 10 tahun, dan dia suka sekali minum susu. Hampir semua anak-anak suka susu. Kalau pun ada yang kurang suka daging, mungkin karena cara pengolahannya, bukan karena tidak suka,” tuturnya.
Josephine juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan telur sebagai sumber protein utama dalam program pangan murah, melainkan tetap melakukan variasi konsumsi antara daging, ikan, dan telur agar kebutuhan gizi anak lebih seimbang.
“Kalau makan telur terus, bisa-bisa anaknya bisulan. Jadi harus berganti, kadang daging, kadang ikan,” tambahnya.
Selain soal komposisi bahan pangan, Josephine menyoroti masalah distribusi pangan murah yang dinilai belum merata di seluruh wilayah Jakarta.
Keterbatasan armada berpendingin (chiller) dari Food Station Dharma Jaya maupun PD Pasar Jaya disebut sebagai kendala utama dalam menjaga kualitas bahan pangan yang didistribusikan.
“Armada pengangkut pangan itu tidak bisa sembarangan. Harus pakai chiller dan timbangan yang sesuai. Mereka bilang akan menambah armada dan menyiapkan distribusi hingga ke kelurahan mulai 2026. Kita akan kawal janji itu,” tegasnya.
Josephine menekankan, program pangan murah merupakan salah satu strategi penting Pemprov DKI untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak penerima KJP.
Menurutnya, penghapusan bahan pangan bergizi tinggi seperti daging dan susu justru dapat melemahkan dampak positif dari program tersebut.
“Kalau gizinya dikurangi, anak-anak bisa tumbuh lemah. Padahal kita ingin anak-anak Jakarta kuat, sehat, dan siap bersaing di era kota global. Jangan sampai mereka kalah karena asupan gizinya tidak memadai,” tandasnya.
