LBHN Sultra Himbau Warga Agar Berhati Hati yang Mengatasnamakan Bantuan Eks Pengungsi Maluku

0
67
LA ODE ACI

POROSMEDIA.COM – KENDARI : Lembaga Bantuan Hukum Nasional Sulawesi Tenggara (LBHN Sultra), menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap oknum lembaga atau ormas pengurus yang mengatasnamakan pengurus bantuan eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang berada di Sulawesi Tenggara.

“Hal tersebut dengan adanya laporan masyarakat, bahwa banyak dugaan ormas atau lembaga pengurus Eks Pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang beredar di Masyarakat”.

Ketua LBHN Sultra, Laode Aci mengatakan, bahwa dengan adanya bantuan dana masyarakat eks pengungsi Maluku dan Malulu Utara yang sudah beberapa kali PK di PN dan di menangkan oleh masyarakat itu sendiri melalui kuasa hukum Laode Zulfikar selaku kordinator Eks Pengungsi Maluku.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan data atau foto kopi KK dan KTP dengan alasan untuk mendapatkan bantuan Eks Pengungsi Maluku. Karena, mereka hanya akan mengatasnakan lembaga atau ormas pengurus bantuan eks pengungsi maluku dan maluku utara, lalu dengan modus tersebut mereka meminta uang administrasi dengan nilai 100, 200, dan bahkan lebih dari itu.

“Kepada masyarakat jangan sekali-sekali memberikan dana kepada oknum-oknum yang mengatasnakan lembaga pengurus bantuan Eks Pengungsi Maluku,” tegas Ketua LBHN Sultra, Laode Aci, Jumat (30/10/2020).

Hal yang serupa dengan himbauan Surat Pemberitahuan Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) Melalui Surat Edaranya. Kendari, 27 Oktober 2020.

Berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya pungutan dan permintaan dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh oknum atau lembaga pengurus eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang ada di Kabupaten/Kota.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Menginformasikan kepada Camat dan Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat bahwa jika ada pungutan liar dan permintaan dana oleh oknum lembaga adalah ilegal dan sangat merugikan masyarakat.

Dan meminta kepada Camat dan Lurah untuk tidak mengesahkan atau datang untuk membawa data kependudukan Maluku dan Maluku Utara sebelum adanya petunjuk teknis dari Kementerian sosial

Kemudian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini telah berkonsultasi kepada pemerintah pusat mengenai penanganan eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara di provinsi Sulawesi Tenggara.

Diinformasikan, mengenai perkembangan penanganan eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dikoneksikan pada Dinas Sosial Sulawesi Tenggara, tutupnya.

Reporter: Edison

________________________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here