Kisruh dugaan Mahar Politik dipilkada Konsel, Ketua JaDI Konsel: Jika Terbukti bisa dipidana

0
398
Sutamin Rembasa, Ketua JaDI Konsel (Kaos Hitam) Didampingi Dr. Sabarudin Sinapoy, Ahli Administrasi Negara bersama Ketua JaDI Kolaka Timur, Adly Yusuf Saepi (sisi kanan)

POROSMEDIA.COM – KONAWE SELATAN: Pernyataan Bawaslu Konsel yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel, Awaluddin AK akan melakukan investigasi terkait dugaan Mahar politik yang diduga dilakukan salah satu Calon Bupati Konsel, ditanggapi Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI)  Konsel sebagai pemantau pilkada 2020

JaDI Konsel secara tegas mendorong Badan Pengawas Pemilu Konsel tersebut untuk proaktif menindaklanjuti dugaan pemberian mahar politik dalam proses pencalonan pada Pemilihan serentak Konawe Selatan  Tahun 2020.

Menurut Ketua JaDI Konsel, calon dan partai politik yang memberi dan menerima mahar harus ditindak tegas. Apalagi, larangan soal mahar ini sudah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Ancaman sanksi tergolong berat, baik bagi partai politik selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi,” Tegas Sutamin Rembasa

Kata Sutamin, Bagi pasangan calon yang memberikan mahar apabila terbukti maka pencalonannya dibatalkan. Hal itu sesuai pasal 47 Ayat 5 UU Pilkada.

Terbukti atas Putusan Pengadilan yang _inkracht_ berdasarkan proses Pidana Pemilihan yang ditangani Gakkumdu (berdasarkan tuntutan Jaksa Gakkumdu) dengan kata lain barulah penanganan pelanggaran administrasinya sempurna terhadap sanksi “dibatalkan dan dilarang mengajukan” ketika penanganan pelanggaran Pidana Pemilihannya yang diproses oleh Gakkumdu telah diputus terbukti oleh Pengadilan _(inkracht)

Sementara bagi partai politik penerima mahar akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ini diatur dalam pasal 47 Ayat 2, dan jika terbukti parpol/gabungan parpol dikenakan denda  10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima masih di pasal 47 ayat 6 UU no. 8 tahun 2015 perubahan dari uu no.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti undang2 no.1 tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota .

“Ini sanksi yang serius”. Ungkap Sutamin

Bahkan tak hanya sanksi administratif, Lanjut Mantan Komisioner KPU konsel ini, oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187b UU Pilkada.

“Ancaman pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”. Jelas Sutamin

Junto Pasal 187 C yang berbunyi setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

“Artinya, peran penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu haruslah dilakukan secara maksimal,” kata Sutamin.

Secara kelembagaan, JaDI Konsel terus Mendorong/Mengawal Bawaslu Konsel/Tim Gakumdu  sebagai upaya pencegahan dan penindakan untuk melakukan investigasi mendapatkan syarat Materil berdasarkan pada (minimal) keterangan para pihak, Fakta dan peristiwa serta Alat bukti yg Sah.

”Dan jika semuanya terbukti (Inkrah), Bawaslu Konsel/Tim Gakumdu harus tegas merekomendasi Saksi Diskualifikasi karena masuk ranah pidana mahar politik dan berlaku sejak kandidat paslon dapat dukungan parpol, terkait pencalonan itu akan kita lihat apakah ada mahar politik atau tidak. Sebab mahar politik bisa mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah (Paslonkada), yang terbukti dia melakukan mahar politik”. Tutupnya.

*Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here