Berita  

Kades Se-Purwakarta Tandatangani MoU Dengan Kejari Purwakarta

Avatar photo
Kades Se-Purwakarta Tandatangani MoU Dengan Kejari Purwakarta
Foto: Penandatanganan MoU antara Kades dan Kejari Purwakarta.

Porosmedia.com, Purwakarta – Para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Purwakarta menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Jawa Barat di Bale Yudistira, Setdakab Purwakarta, pada Senin 12 Desember 2022.

Penandatangan MoU antara Kades se-Kabupaten Purwakarta dengan Kejari Purwakarta tersebut berisi perjanjian kerja sama tentang bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan penandatangan MoU para kades se-Kabupaten Purwakarta dengan Kejari Purwakarta ini sangat penting, baik bagi pemerintah kabupaten (Pemkab) maupun pemerintahan desa (Pemdes).

Anne juga menyebutkan, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu adalah kesempatan bagi pemerintahan desa untuk kemudian secara mandiri melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya masing-masing.

Ia juga mengungkap, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yaitu membangun Nusantara, membangun Indonesia itu adalah harus membangun dari daerah dan desa di seluruh penjuru tanah air tentu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga:  Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Bersinergi Dampingi Tim Tracker

Mengacu kepada hal tersebut, kata dia, dalam implementasinya tentu banyak hal yang kemudian dalam perjalanannya perlu ada penyesuaian regulasi yang sangat cepat menyebabkan semua pihak harus cepat untuk beradaptasi.

“Nah, adanya perubahan regulasi yang sangat cepat ini tentu ada yang sudah mengerti dan tidak. Inilah fungsi MoU dengan Kejari Purwakarta untuk memberikan pendampingan agar pengelolaan pemerintahan desa salah satunya penggunaan dana desa sesuai aturan,” kata Anne.

Bupati Anne juga berharap dengan adanya MoU ini para kepala desa jangan ragu untuk melaksanakan langkah-langkah percepatan pembangunan saat ini karena sudah ada pendampingan.

“MoU ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih baik tentu dalam kaitannya secara administrasi yang berimbas terhadap inflementasi di lapangan, yaitu percepatan pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta Rohayatie, mengatakan MoU dengan para Kades se-Kabupaten Purwakarta ini merupakan bagian atau tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana diatur dengan Undang-Undang yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 di pasal 30 juga ada adanya tentang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Baca juga:  Wabup Bandung Hadiri Kegiatan Santunan Anak Yatim di Masjid At-Taqwa

“Salah satu tugas kami adalah melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas di bidang Datun maupun tugas-tugas lainnya,” pungkas Kajari.