​Kegiatan yang terbuka untuk umum ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 19 April 2026, bertempat di Gedung Perpustakaan Dispusip Kabupaten Bandung, Jl. Al-Fathu, Soreang. Dimulai pukul 08.30 WIB, acara ini dirancang sebagai ruang inklusif bagi seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, untuk mengeksplorasi potensi diri tanpa dipungut biaya (gratis).

​Pendiri Rumah Literasi ALIF, Ir. Neni Utami Adiningsih, MT., dijadwalkan hadir langsung sebagai pemateri utama didampingi tim relawan. Program kali ini mengusung konsep “belajar sambil bermain” melalui berbagai lini aktivitas yang komprehensif, di antaranya:

​Sains dan Keterampilan: Fun Science dan kreasi daur ulang berbasis lingkungan.

​Literasi Tradisional & Modern: Pengenalan Aksara Sunda, mewarnai kaligrafi, serta Fun English.

​Pengembangan Karakter: Sesi parenting khusus bagi orang tua, mendongeng, dan teknik menulis kreatif.

​Aktivitas Visual: Lomba mewarnai, menggambar, dan metode Read Aloud.

​Penyelenggaraan ALIF ke-48 ini merupakan bentuk implementasi nyata dari sinergi antara pemerintah daerah melalui Dispusip dengan komunitas literasi akar rumput. Melalui kolaborasi ini, diharapkan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, namun bertransformasi menjadi pusat aktivitas kreatif (creative hub) bagi warga Kabupaten Bandung.

​Panitia memastikan seluruh peralatan penunjang kegiatan telah disediakan di lokasi, sehingga peserta hanya perlu membawa semangat belajar.

​Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai teknis pendaftaran atau detail kegiatan, pihak penyelenggara menyediakan layanan narahubung melalui Ibu Neni (0812-2016-0217) atau Ibu Ai (0859-1101-35928). Informasi terkini juga dapat dipantau melalui kanal media sosial resmi Rumah Literasi ALIF di berbagai platform digital.

Artikel Dispusip Kabupaten Bandung dan Rumah Literasi ALIF Gelar ‘ALIF #48’, Dorong Kreativitas Berbasis Literasi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Kejadian pada Kamis, 16 April 2026, bukan sekadar penangkapan biasa. Ini adalah “gempa tektonik” bagi integritas lembaga negara. Hery ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Ironisnya, ia diduga menerima suap sebesar ±Rp1,5 miliar dari pihak swasta untuk memanipulasi kebijakan terkait kewajiban perusahaan.

​Pertanyaan besar yang kini menggantung di langit-langit DPR dan Istana adalah: Bagaimana mungkin sosok yang memiliki “catatan merah” bisa lolos hingga ke puncak pimpinan?

​Hery Susanto bukanlah orang baru di Ombudsman. Ia adalah petahana yang sudah menjabat sebagai anggota sejak 2021. Artinya, rekam jejaknya seharusnya sudah terpantau radar aparat penegak hukum maupun tim seleksi. Jika dugaan korupsi ini berkaitan dengan masa lalunya, maka proses Fit and Proper Test di Komisi II DPR RI pada Januari 2026 lalu patut dipertanyakan efektivitasnya.

​Apakah proses seleksi kita hanya terpaku pada kelengkapan administrasi dan gelar akademis? Sebagai informasi, Hery adalah seorang Doktor (S3) lulusan UNJ. Namun, kasus ini membuktikan sekali lagi bahwa tumpukan gelar akademis tidak berkorelasi lurus dengan ketebalan integritas.

​Ombudsman dibentuk sebagai “benteng terakhir” bagi rakyat yang terzalimi oleh maladministrasi dan buruknya pelayanan publik. Tugasnya adalah mengawasi penguasa agar tetap berada di rel aturan. Namun, ketika sang pengawas justru menjadi tersangka korupsi—kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi pelayanan publik itu sendiri—maka kepada siapa lagi rakyat harus mengadu?

​Filosofi “Pagar Makan Tanaman” ini adalah tamparan keras bagi agenda hilirisasi nikel yang sedang digelorakan pemerintah. Sektor pertambangan yang seharusnya menjadi motor ekonomi bangsa, rupanya masih menjadi “ladang basah” bagi oknum pejabat yang lapar meski sudah duduk di kursi terhormat.

​Hery Susanto dikenal memiliki latar belakang aktivis yang kuat. Ia sering berbicara lantang mengenai advokasi hak masyarakat dan perbaikan sistem negara. Namun, nampaknya kekuasaan memiliki daya pikat yang sanggup meluluhkan idealisme masa lalu.

​Penangkapan ini harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo dan DPR untuk merombak total sistem rekrutmen pimpinan lembaga negara. Integritas tidak bisa hanya diukur dari janji manis saat wawancara atau paparan visi-misi yang memukau. Perlu ada mekanisme tracking yang lebih dalam, melibatkan PPATK, KPK, dan Kejaksaan secara lebih aktif sebelum nama-nama kandidat disodorkan ke meja pelantikan.

​Hery Susanto mungkin memecahkan rekor “masa jabatan tersingkat” di pucuk pimpinan sebuah lembaga tinggi negara karena jeratan hukum. Namun, kita tidak butuh rekor semacam itu. Kita butuh pejabat yang melihat jabatan sebagai amanah, bukan sebagai komoditas untuk memperkaya diri.

​Kini, bola panas ada di tangan Kejaksaan Agung untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan, dan di tangan Ombudsman RI untuk segera memulihkan kepercayaan publik yang telah hancur berkeping-keping. Rakyat sedang menonton: apakah hukum benar-benar akan menjadi panglima, atau hanya sekadar tontonan drama enam hari?

​Catatan Redaksi: Seluruh uraian di atas tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Artikel Tragedi 144 Jam: Ketika Sang Pengawas Menjadi “Pasien” Jaksa Agung pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Penertiban yang menyasar kendaraan di atas trotoar dan badan jalan ini melibatkan personel gabungan dari unsur Polri dan TNI. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proyek revitalisasi trotoar yang tengah berjalan tidak terhambat oleh pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

​Kepala Seksi Ketertiban Transportasi Dishub Kota Bandung, Ulloh Abdulloh, menegaskan bahwa penertiban ini merupakan prasyarat mutlak sebelum perbaikan fisik infrastruktur dilakukan. Tujuannya jelas: agar anggaran pembangunan yang dialokasikan tidak terbuang percuma akibat kerusakan dini yang dipicu oleh beban kendaraan pada fasilitas pedestrian.

​“Di kawasan Panjunan saat ini akan dilakukan perbaikan trotoar dan jalan. Maka dari itu, kami tertibkan terlebih dahulu kendaraan yang parkir di trotoar,” tegas Ulloh saat dikonfirmasi di lapangan, Sabtu (18/4/2026).

​Selain Panjunan, tim gabungan juga menyisir kawasan-kawasan rawan pelanggaran lainnya, antara lain:​Kawasan Gardujati, ​Jalan Riau (Segmen Merdeka hingga Ahmad Yani),​Kawasan Kosambi, ​Simpang Lima (Jalan Sunda – Asia Afrika)

​Operasi kali ini menunjukkan keseriusan aparat dengan memperluas waktu pengawasan hingga akhir pekan (weekend), mengingat intensitas mobilitas warga yang tinggi di pusat kota.

​Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas menemukan fakta lapangan banyaknya kendaraan roda dua dan roda empat yang menduduki hak pejalan kaki. Dishub mengambil tindakan tegas dengan mengangkut kendaraan roda dua yang ditinggalkan pemiliknya. Sementara itu, bagi kendaraan roda empat, pihak kepolisian langsung melakukan tindakan hukum berupa tilang di tempat.

​“Parkir di atas trotoar ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga merusak fasilitas umum. Banyak trotoar yang akhirnya rusak dan hancur,” tambah Ulloh.

​Pemkot Bandung melalui penataan ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang estetis harus dibarengi dengan kedisiplinan kolektif. Pembangunan fisik akan sia-sia jika perilaku pelanggaran ruang publik tetap dibiarkan.

​Dishub Kota Bandung juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan. Masyarakat diharapkan tidak hanya patuh secara mandiri, tetapi juga berani memberikan edukasi atau teguran terhadap pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka demi menjaga umur pakai fasilitas publik.

​Penataan ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki di Kota Bandung. (Ziz/Red/PM)**

Artikel Percepat Penataan Infrastruktur, Dishub Kota Bandung ‘Bersihkan’ Parkir Liar di Panjunan hingga Riau pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Ketua PERADI Bandung Raya, Alex Aritonang, menyatakan bahwa penguatan organisasi harus dimulai dari penyelarasan visi antar-anggota. Menurutnya, sebuah organisasi profesi tidak akan mampu menghadapi tantangan eksternal jika ikatan internalnya rapuh.

​“Organisasi ini tidak akan kuat jika kita berjalan secara parsial. Kita harus solid, saling menguatkan, dan memiliki satu visi yang padu. Soliditas adalah kunci untuk menjaga marwah profesi advokat,” ujar Alex usai seremoni pelantikan di Hotel Sofyan Cikini, Jumat (17/4).

​Ia menambahkan, kehadiran figur-figur kompeten seperti Rahmat Mulyana di jajaran kepengurusan—khususnya pada bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK)—diharapkan menjadi motor penggerak profesionalisme. Alex menekankan bahwa ia membutuhkan tim yang bekerja nyata, bukan sekadar nama yang tertera di struktur.

​Langkah konkret penguatan ini ditandai dengan peresmian Gedung DPC PERADI Bandung yang dilakukan bertepatan dengan momentum syukuran pasca-amanah pelantikan Wakil Ketua Umum DPN PERADI.

​Gedung ini diproyeksikan bukan sekadar kantor administratif, melainkan sebuah “Rumah Perjuangan Hukum”. Kehadiran gedung fisik ini menjadi bukti nyata bahwa PERADI hadir dan berakar kuat di daerah untuk melindungi anggota serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

​“Gedung ini adalah simbol. Tempat lahirnya advokat-advokat yang menjaga moral, menegakkan keadilan, dan berdiri tegak tanpa kompromi terhadap integritas. Kami ingin memastikan PERADI Bandung menjadi barometer organisasi advokat yang profesional di kancah nasional,” tegasnya.

​Kedepannya, PERADI Bandung Raya akan memprioritaskan tiga pilar utama:

​Peningkatan Kualitas Anggota: Melalui pelatihan berkelanjutan untuk menjawab tantangan hukum modern.

​Kaderisasi Advokat Muda: Mempersiapkan generasi penerus yang memiliki mentalitas tangguh.

​Sinergi Publik: Memperluas akses bantuan hukum dan kontribusi nyata bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat.

​Dengan semangat “Membangun dari Dalam, Memperkuat dari Hati”, PERADI Bandung Raya optimis dapat bertransformasi menjadi institusi hukum yang lebih sah, berwibawa, dan berintegritas tinggi.

https://www.instagram.com/reel/DXRKbetPoPj/?igsh=NHZlZjBrNHR1NjU5

Artikel Transformasi PERADI Bandung: Memperteguh Soliditas dan Peresmian Rumah Perjuangan Hukum pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Kolaborasi ini dirancang untuk mengintegrasikan kompetensi kedua entitas. PTDI, sebagai pionir industri pesawat terbang nasional, membawa keunggulan dalam manufaktur serta layanan purna jual melalui status Authorized Maintenance Organization (AMO). Di sisi lain, BAT memiliki rekam jejak solid dengan sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA) serta pengakuan internasional dalam pengelolaan perawatan armada maskapai berskala besar.

​Melalui kemitraan ini, PTDI dan BAT akan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang meliputi tenaga ahli, fasilitas hanggar, hingga penerapan teknologi terkini. Langkah ini diambil untuk merespons dinamika pasar penerbangan yang menuntut layanan perawatan pesawat secara cepat, efisien, dan memenuhi standar keselamatan global.

​”Kolaborasi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan sinergi yang kuat pada aspek teknis, SDM, maupun akses pasar, kami optimistis dapat menangkap peluang pertumbuhan di sektor layanan purna jual yang semakin menjanjikan,” ujar Moh Arif Faisal, Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan PTDI.

​Selain aspek operasional, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam kerja sama ini. BAT berkomitmen mendukung penciptaan tenaga kerja unggul yang adaptif terhadap transformasi digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta otomatisasi robotik di dunia penerbangan.

​Dalam kaitan tersebut, peran Training Center PTDI yang telah tersertifikasi sebagai Authorized Maintenance Training Organization (AMTO) menjadi krusial. Fasilitas ini akan menjadi pusat pencetakan teknisi profesional melalui program pelatihan dan sertifikasi dasar yang sesuai dengan standar industri.

​Sinergi ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, di antaranya:

​Efisiensi Biaya: Mengurangi ketergantungan pada fasilitas MRO luar negeri (devisa tetap di dalam negeri).

​Penyerapan Tenaga Kerja: Membuka jalur penyerapan lulusan pelatihan PTDI ke dalam ekosistem BAT.

​Kedaulatan Dirgantara: Memperkuat rantai pasok domestik guna mewujudkan kemandirian industri penerbangan Indonesia.

​Kemitraan antara PTDI dan BAT bukan sekadar kerja sama bisnis transaksional, melainkan sebuah ikhtiar kolektif untuk memastikan industri dirgantara Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di kancah global.

Artikel Perkuat Ekosistem MRO Nasional, PTDI dan Batam Aero Technic Jalin Sinergi Strategis pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa meskipun layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi umum melampaui angka kepuasan 80 persen, performa ekonomi masih menjadi rapor merah yang belum tuntas dikerjakan.

​Sorotan tajam tertuju pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tertahan di angka 7,44 persen. Angka ini menjadi anomali mengingat Kota Bandung dikenal sebagai lumbung sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi.

​“Ada ketidaksesuaian (mismatch) antara output dunia pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Ini tantangan besar yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Farhan dalam keterangannya di Balai Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).

​Kegagalan menyerap tenaga kerja terdidik ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam iklim investasi atau ketimpangan kurikulum pendidikan terhadap permintaan pasar industri saat ini.

​Di sisi lain, narasi stabilitas ekonomi di bawah kendali inflasi 1 persen ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Wali Kota mengakui adanya gejala penurunan daya beli yang signifikan, di mana harga barang terasa mencekik meski secara statistik inflasi dinyatakan rendah.

​“Secara angka inflasi terkendali, tetapi realitasnya masyarakat masih merasa harga-harga mahal. Artinya, daya beli kita memang belum benar-benar pulih,” tegasnya.

​Lemahnya daya beli ini semakin diperparah dengan stagnansi di sektor industri pengolahan serta terbatasnya aktivitas transportasi udara, yang secara sistemik memukul sektor perdagangan dan ritel sebagai tulang punggung ekonomi Kota Kembang.

​Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang berada di level 5,29 persen dinilai pengamat belum mampu menggerakkan roda ekonomi secara inklusif. Tanpa adanya akselerasi pada pembangunan infrastruktur dan pembenahan transportasi publik yang terintegrasi, target pencapaian kepuasan 100 persen dikhawatirkan hanya akan menjadi target administratif semata.

​Ke depan, Pemkot Bandung mengklaim akan fokus pada penguatan sektor industri dan pembukaan lapangan kerja secara masif guna menekan angka pengangguran yang kian mengkhawatirkan. Publik kini menunggu apakah komitmen ini akan mewujud menjadi kebijakan konkret atau sekadar respons terhadap hasil survei. (Ziz)**

Artikel Paradox Pertumbuhan Ekonomi Bandung: Kepuasan Publik Naik, Daya Beli Malah Lesu pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa penguatan sektor ini merupakan respons atas evaluasi kinerja yang menunjukkan capaian di kedua bidang tersebut masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat.

​“Tahun ini adalah tahun infrastruktur. Kita akan melakukan perbaikan di hampir seluruh ruas jalan, sekaligus memperkuat sistem transportasi publik,” ujar Farhan dalam keterangannya di Balai Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).

​Langkah strategis yang menjadi sorotan adalah pengembangan layanan BRT yang diklaim mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan. Meski digadang-gadang menjadi tulang punggung transportasi massal modern, tantangan integrasi di lapangan masih menjadi tanda tanya besar bagi para pengamat kebijakan publik.

​Selain BRT, Pemkot juga melempar wacana transformasi angkot konvensional menuju kendaraan listrik. Kebijakan ini diklaim sebagai solusi ganda: meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus menekan angka emisi di Kota Kembang.

​“Angkot akan kita dorong beralih ke sistem listrik. Ini bagian dari transformasi transportasi yang ramah lingkungan,” tambahnya.

​Namun, ambisi besar ini dibayangi oleh realitas infrastruktur jalan di Bandung yang masih kerap dikeluhkan warga. Wali Kota sendiri tidak menampik adanya hambatan teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaan program tersebut.

​“Kita sadar ada banyak tantangan, tetapi yang penting pekerjaan berjalan dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Farhan optimis.

​Publik kini menanti apakah label “Tahun Infrastruktur” ini akan benar-benar menjadi solusi konkret bagi kemacetan kronis Bandung, atau sekadar menjadi proyek seremonial di penghujung masa jabatan. Transparansi anggaran dalam pengadaan armada listrik dan akuntabilitas pengerjaan jalan di hampir seluruh ruas kota menjadi poin krusial yang harus terus dikawal.

​Dengan integrasi transportasi yang dijanjikan, ekonomi daerah memang berpotensi tumbuh. Namun, tanpa eksekusi yang matang dan pengawasan ketat, proyek ambisius ini berisiko terbentur pada kendala klasik birokrasi dan teknis di lapangan. (PM/Red)

Artikel Menakar Ambisi ‘Tahun Infrastruktur’ Bandung: Antara Proyek BRT dan Janji Angkot Listrik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Bamsoet, yang memiliki rekam jejak panjang sebagai Pemimpin Redaksi di berbagai media nasional, menegaskan bahwa momentum deklarasi SW60+ sangat relevan dengan tantangan bangsa saat ini. Indonesia, menurutnya, tengah menghadapi polarisasi politik dan disrupsi informasi yang berpotensi menggerus stabilitas nasional.

​”Kita berada dalam situasi di mana ruang publik kerap dibanjiri informasi yang tidak terverifikasi. Polarisasi sosial semakin tajam dan mulai menyentuh akar rumput. Di titik inilah, integritas dan pengalaman wartawan senior sangat dibutuhkan untuk menjaga akal sehat publik,” ujar Bamsoet usai menghadiri Deklarasi SW60+ di Jakarta, Jumat malam (17/4/2026).

Mantan Ketua MPR RI ke-15 ini menyoroti fenomena sosial sepanjang tahun 2025 yang diwarnai gelombang aksi massa dan tensi tinggi di media sosial. Berdasarkan pengamatannya, narasi digital saat ini sering kali didominasi oleh sentimen negatif yang mampu memicu pembelahan pandangan masyarakat dalam waktu singkat.

​Ia juga menyinggung bahaya laten hoaks dan manipulasi narasi yang kian masif. Kehadiran aktor-aktor digital seperti buzzer dinilai telah mengubah ekosistem informasi menjadi medan perang opini yang tidak sehat.

​“Perang informasi adalah ancaman nyata. Hoaks dan propaganda sengaja diproduksi untuk memanipulasi cara berpikir masyarakat. Peran wartawan senior adalah menjadi penjernih (clarifier) sekaligus penyeimbang di tengah hiruk-pikuk tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan bahwa eksploitasi politik identitas masih menjadi tantangan besar. Penggunaan isu agama dan etnis dalam kontestasi politik hanya akan mempersempit ruang dialog dan memperbesar risiko konflik horizontal.

​Ia menekankan bahwa media massa memegang tanggung jawab moral untuk menentukan arah bangsa: apakah akan menjadi katalisator konflik atau menjadi peredam situasi.

​“Pers harus berdiri di garda terdepan melawan provokasi dan politik identitas. Media tidak boleh terjebak dalam pembingkaian (framing) yang memperuncing perbedaan. Sebaliknya, pers wajib mendorong narasi persatuan,” pungkasnya.

Deklarasi SW60+ ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan praktisi media lintas generasi. Tampak hadir Menteri Komdigi Meutya Hafid, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, serta Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari.

​Turut hadir pula jajaran tokoh nasional dan wartawan senior di antaranya Anies Baswedan, Arsjad Rasjid, Budiman Tanuredjo, Suryopratomo, Panda Nababan, Eros Djarot, Sujiwo Tedjo, Susi Pudjiastuti, Wahyu Muryadi (Ketua SW60+), serta sejumlah tokoh pers lainnya yang berkomitmen menjaga marwah jurnalisme Indonesia. (*)

Artikel Bamsoet Apresiasi Deklarasi SW60+: Pers Senior Harus Jadi Penjernih di Tengah Perang Informasi pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Salah satu poin krusial Dasasila Bandung adalah “tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain”. Pada 1955, intervensi berbentuk agresi militer atau sabotase politik. Di era 2026, intervensi telah bermutasi menjadi serangan siber, dominasi infrastruktur digital oleh korporasi global, hingga perang informasi yang mampu menggoyang stabilitas nasional tanpa satu pun peluru melesat.

​Negara-negara Asia-Afrika kini menghadapi tantangan baru: Kedaulatan Digital. Tanpa adanya kerja sama teknologi yang setara di antara negara-negara selatan, poin-poin kemandirian dalam Dasasila Bandung akan sulit tercapai secara absolut.

​Data ekonomi tahun 2026 menunjukkan disparitas yang makin lebar. Sementara beberapa negara Asia mulai mendominasi rantai pasok teknologi dunia, sekitar 40% penduduk di benua Afrika masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan beban utang luar negeri yang mencekik.

​Semangat “kerjasama ekonomi” yang didengungkan pada 1955 seharusnya tidak lagi hanya menjadi retorika perdagangan komoditas mentah. Peringatan KAA tahun ini harus mendorong implementasi nyata dalam transfer teknologi dan penghapusan hambatan dagang antar-sesama negara berkembang untuk memutus rantai ketergantungan pada kutub ekonomi tradisional.

​Poin kedelapan Dasasila Bandung menekankan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Namun, bayang-bayang konflik di Timur Tengah, ketegangan di Laut China Selatan, hingga krisis di Lebanon Timur (data April 2026) menunjukkan bahwa mekanisme multilateral seringkali lumpuh.

​Indonesia, sebagai pewaris sah “Semangat Bandung”, memikul beban moral untuk tidak hanya menjadi tuan rumah seremonial. Diplomasi Indonesia di tahun 2026 dituntut lebih berani menyuarakan reformasi lembaga internasional agar suara negara-negara kecil tidak lagi hanya menjadi pelengkap di meja perundingan.

​Menjaga “Nyala Bandung” tidak cukup dengan mengelap kaca di Museum KAA atau melakukan historical walk setahun sekali. Dasasila Bandung harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret: ketahanan pangan bersama, kedaulatan data, dan solidaritas nyata dalam menghadapi krisis iklim yang menghantam negara-negara selatan paling keras.

​Jika tidak, peringatan 18 April hanya akan menjadi rutinitas kalender, sementara substansi keadilannya perlahan mati di bawah bayang-bayang kepentingan pragmatis kekuasaan.

Sudrajat

Artikel Refleksi 71 Tahun KAA: Dasasila Bandung, Antara Monumen Mati dan Solusi Geopolitik 2026 pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Pesan reflektif dari Jurnalis senior Harri Safiari pada Sabtu, (18/4/2026) itu menyoroti bagaimana kehidupan sering kali berjalan di luar skenario yang telah disusun dengan matang. Segala antisipasi terhadap risiko dan ketakutan ternyata tidak selalu mampu mencegah munculnya hal-hal tak terduga. Kondisi ini menegaskan satu hal penting: manusia tidak pernah lepas dari kekurangan dan kelemahan.

Renungan tersebut juga mengingatkan agar setiap individu tidak terjebak dalam sikap takabur, terutama saat berada di puncak kesuksesan. Kesombongan disebut sebagai awal dari kehancuran, sementara kerendahan hati justru menjadi “kunci emas” untuk meraih sekaligus mempertahankan pencapaian hidup. Sikap rendah hati diyakini membuka lebih banyak jalan dan menghadirkan pertolongan di saat sulit.

Lebih jauh, pesan moral yang disampaikan menekankan pentingnya konsistensi dalam berbuat baik. Hidup, menurut renungan ini, bukan soal menjadi yang terbaik, melainkan tentang kesediaan untuk terus melakukan kebaikan, bahkan ketika tidak selalu mendapat apresiasi.

Dalam konteks sosial, nilai persaudaraan juga menjadi sorotan utama. Masyarakat diajak untuk tidak mudah memutus hubungan hanya karena kesalahan, melainkan belajar memaafkan demi menjaga ikatan yang lebih besar. Bahkan dalam menghadapi konflik atau gangguan, pendekatan yang dianjurkan bukanlah balas dendam, melainkan membalas dengan kebaikan.

Renungan ini ditutup dengan pemahaman bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang sarat makna. Setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, diyakini memiliki alasan dan pelajaran tersendiri, meski tidak selalu mudah dipahami saat itu juga.

Pesan-pesan sederhana namun mendalam ini menjadi relevan bagi siapa saja, terutama di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap langkah kehidupan, sikap rendah hati, kesabaran, dan ketulusan tetap menjadi fondasi utama dalam menjalani perjalanan hidup.

Artikel Renungan Kehidupan Harri Safiari: Kerendahan Hati Kunci Bertahan di Tengah Ketidakpastian pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, tokoh pers senior tersebut mengembuskan napas terakhir pada pukul 00.05 WIB di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Almarhum tutup usia diduga akibat serangan jantung.

​Informasi mengenai berpulangnya almarhum mulai tersebar di berbagai grup komunikasi wartawan dan dikonfirmasi oleh sejumlah pengurus PWI. Kepergian sosok yang dikenal sangat aktif dalam mengawal organisasi profesi wartawan ini merupakan kehilangan besar bagi ekosistem media di tanah air.

​Pihak keluarga dan kerabat dekat memberikan penghormatan terakhir.

​Sosok Berdedikasi di Dunia Pers

​Zulmansyah Sekedang dikenal sebagai figur yang memiliki integritas tinggi dalam memperjuangkan profesionalisme wartawan. Sebelum menjabat sebagai Sekjen PWI Pusat, ia memiliki rekam jejak panjang sebagai praktisi media dan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi jurnalis di tingkat daerah hingga nasional.

​Dedikasinya dalam menjaga marwah kebebasan pers dan etika jurnalistik menjadikannya sosok yang dihormati, baik oleh jurnalis muda maupun para tokoh senior di Indonesia.

​Segenap keluarga besar Porosmedia.com menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya H. Zulmansyah Sekedang.

​“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diterima segala amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.”

​Kepergian almarhum diharapkan menjadi momentum bagi para insan pers untuk terus melanjutkan semangat perjuangannya dalam menjaga independensi dan profesionalisme media di Indonesia.

Artikel Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia pertama kali tampil pada Porosmedia.com.

Porosmedia.com – ​Memasuki 1 Dzulqaidah 1447 Hijriah, suasana batin umat Muslim diajak untuk berpindah dari euforia kemenangan Syawal menuju ketenangan yang lebih dalam. Dalam infografis yang dirilis oleh Ipda Yohannis Reynold Glen Salomons, S.I.Kom., S.H., M.H., CTAP., CMC., CCD., CLA., CPPS., CPEIO, pesan kesalehan sosial terpancar kuat melalui doa untuk kesehatan dan keberkahan. Namun, lebih dari sekadar ucapan rutin, kehadiran bulan ini membawa pesan substantif bagi tatanan hukum dan sosial kita.

​Dzulqaidah sebagai “Bulan Haram” dan Pesan Perdamaian

​Secara etimologi, Dzulqaidah berasal dari kata al-qa’dah yang berarti “duduk” atau “berhenti”. Sejarah mencatat bahwa pada bulan ini, masyarakat Arab pramodern menghentikan segala bentuk peperangan dan konflik untuk menghormati kesucian waktu. Dalam konteks modern, hal ini selaras dengan prinsip keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang menjadi pondasi utama negara hukum.

​Secara teologis, Dzulqaidah adalah salah satu dari empat Asyhurul Hurum (bulan-bulan yang dimuliakan). Allah SWT menegaskan dalam QS. At-Taubah: 36: “Janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang empat itu.” Ayat ini merupakan peringatan keras agar setiap individu menjaga integritas moral dan menghindari tindakan destruktif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

​Kehadiran figur penegak hukum seperti Ipda Yohannis Reynold Glen Salomons dalam menyampaikan pesan keagamaan ini menarik untuk dicermati secara profesional. Dengan deretan gelar akademik dan sertifikasi kompetensi (dari hukum, komunikasi, hingga audit dan pengadaan), pesan ini bukan sekadar formalitas.

​Secara hukum dan etika, ini menunjukkan adanya harmonisasi antara identitas religius dan kewajiban profesional. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas seorang pejabat yang berlandaskan nilai spiritual diharapkan mampu melahirkan pelayanan publik yang jauh dari praktik maladministrasi maupun pelanggaran hukum.

​Momentum Muhasabah Nasional

​Dzulqaidah sering disebut sebagai “Bulan Apit” karena letaknya di antara dua bulan besar, Syawal dan Dzulhijjah. Posisi ini menjadikannya waktu yang ideal untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri.

​Bagi Individu: Mengendalikan lisan dan tindakan dari hoaks serta ujaran kebencian.

​Bagi Masyarakat: Menumbuhkan semangat persaudaraan (ukhuwah) di tengah perbedaan.

​Bagi Penegak Hukum: Memastikan keadilan tetap menjadi panglima di atas kepentingan golongan.

​Ucapan “Selamat Awal Bulan Dzulqaidah” dari seorang perwira yang kompeten di bidang hukum ini sejatinya adalah pengingat bagi kita semua. Bahwa ketaatan pada Sang Pencipta harus berbanding lurus dengan ketaatan pada hukum yang berlaku di bumi pertiwi. Semoga bulan yang tenang ini membawa rahmat bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat komitmen kita untuk menjaga kedamaian demi kemajuan bangsa.

Artikel Memaknai Dzulqaidah: Momentum Kedamaian dan Refleksi Etika di Ruang Publik pertama kali tampil pada Porosmedia.com.