Berita  

DPRD Terima Aduan Rotasi-Mutasi Pegawai Pemkab Purwakarta Tak Libatkan Baperjakat?

Avatar photo
Sekretariat DPRD Purwakarta Membatasi Wartawan Meliput Kegiatan Dewan?
Gedung DPRD Purwakarta/Net

Porosmedia.com, Purwakarta – Soal rotasi-mutasi pegawai Pemkab Purwakarta yang baru-baru ini dilakukan ditanggapi oleh anggota DPRD di wilayah ini. Pasalnya, ada sejumlah aduan yang diterima dari sejumlah ASN.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta, Haerul Amin Prasetya mengaku, banyak ASN di Purwakarta yang mengadu kepadanya secara pribadi soal rotasi-mutasi pegawai beberapa waktu lalu.

Kabar yang ia terima dari sejumlah ASN juga menyebutkan bahwa rotasi-mutasi pegawai yang teranyar dilakukan Pemkab Purwakarta itu tak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat.

“Ya kabar beredarnya seperti itu, aduan-aduan beberapa ASN yang ngobrol secara pribadi dengan saya seperti itu,” kata Haerul Amin Prasetya saat ditemui di Gedung DPRD Purwakarta, Rabu 19 Oktober 2022.

Sementara, usai pelantikan pejabat yang dirotasi, Haerul Amin juga mengaku pihaknya juga menerima pemberitahuan dari pemkab setempat.

“Sifatnya cuma pemberitahuan aja bahwa eselon ini pindah kesini, eselon itu pindah kesitu. Informasinya itu kita terima beberapa jam setelah pelantikan, ,” kata Haerul Amin.

Baca juga:  Soal Isu Dugaan Gratifikasi Anggota DPRD Purwakarta, Kejari Akui Terima Laporan Pengaduan

Selain itu, kata dia, DPRD juga ikut menyoroti soal adanya pegawai yang latar belakang pendidikannya di bidang kesehatan dipindahkan menjadi pemadam kebakaran.

“Kalau pengawasan sih kita ngga ada, tapi sekedar saran ya seperti kata bupati ya penempatan pegawai itu harus sesuai dengan kompetensi pegawai dan aturan yang berlaku,” sambung dia.

Dikatakan, rotasi dan mutasi pegawai itu harus murni keputusan dari pimpinan di pemerintahan itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. ASN yang dipindah tugas juga diharapkan dapat menerima tugas barunya demi kemajuan Purwakarta.

“Tapi kembali lagi, soal itu hak nya prerogatifnya bupati, mungkin kalau sudah sesuai ya nilai plusnya kan juga buat bupati, ya kalau tidak sesuai berarti nilai minusnya buat bupati-bupati juga,” tandas Haerul Amin.