DPP LAT: MoU Dengan PT.VDNI Adalah Bentuk Penghormatan Adat Tolaki

0
974
Foto bersama pasca penandatanganan MoU

POROSMEDIA.COM  – KENDARI : Kesepakatan atau MoU yang dibangun antara pihak manajemen PT. VDNI dan DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT) dituding oleh beberapa oknum masyarakat Sultra sebagai kesepakatan yang berpotensi merusak semangat nasionalisme karena hanya mengakomodir etnis tertentu.

Ketua Biro Hukum DPP LAT, Khalid Usman, SH., MH menilai tudingan itu tidak benar. Menurutnya, kesepakatan itu adalah bukti penghormatan pihak perusahaan tambang terhadap masyarakat adat dan tradisi budaya masyarakat setempat dimana perusahaan itu berada.

“Saya kira ini adalah bagian dari penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan budaya masyarakat setempat. Apalagi jelas, dalam Undang-undang no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 15 secara gamblang menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban salah satunya, dalam poin (d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,” ungkap Khalid dalam keterangan persnya, Minggu (5/07/2020).

Khalid yang juga merupakan seorang advokat ini menambahkan, keberadaan perusahaan tambang harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat hal itu dijelaskan dalam Undang-undang No.3 tahun 2020 perubahan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dalam pasal 141 ayat 1 pada huruf (j).

Dalam ayat tersebut diperintahkan kepada setiap perusahaan industri pertambangan harus memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

“Siapa yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat? Tradisi budaya mana yang dimaksud sebagai tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi tambang? Tentu itu adalah masyarakat Tolaki sebagai etnis asli dan mayoritas di tanah tempat perusahaan itu beroperasi. Maka melalui DPP LAT sembagai lembaga adat masyarakat Tolaki bersama pihak manajemen PT.VDNI membangun delapan poin kesepakatan, yang pada intinya terkait pemberdayaan masyarakat lokal dan penghormatan adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat adat Tolaki,” sambungnya.

Di akhir keterangan persnya, ia berharap agar seluruh masyarakat Sultra menghormati kesepakatan ini.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat Sultra untuk menghormati kesepakatan ini. Tidak ada satupun niatan kami maupun niatan pihak perusahaan untuk mengkotak-kotakkan masyarakat Sultra. Dalam kesepakatan itu pun tidak ada pernyataan untuk menghalangi atau melarang masyarakat Sultra lainnya untuk masuk di perusahaan. Kepada oknum-oknum yang tidak suka dengan adanya MoU itu, jangan membangun opini liar untuk saling membenturkan,”tutupnya.

*Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here