Diduga Menjual Dokumen, Mahasiswa Konut Desak DPRD Sultra Panggil PT. SBP

0
131
Abdul Salam Sahadia (memakai kaca mata) saat menerima masa aksi dari Forum KPM - KONUT

POROSMEDIA.COM – KENDARI : Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa (KPM) Konawe Utara (Konut) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra). Senin, 13 Juli 2020.

Dalam orasinya, KPM Konut menyoroti perusahaan pertambangan PT. Sumber Bumi Putera (SBP) yang berada diwilayah di Desa Puusuli Kec. Andowia Kab. Konut. Pasalnya, aktivitas PT. SBP tersebut telah lama berhenti namun faktanya dilapangan ada yang memanfaatkan dokumen PT. SBP untuk memuluskan oknum penambang di Konawe Utara.

“diduga kuat PT SBP telah melakukan penjualan dokumen guna kepentingan pengiriman dan penjualan ore nickel perusahaan lain. Dugaan ini muncul melihat dari pada aktivitas PT SBP yang telah terhenti tapi kok dokumen PT SBP masih digunakan dalam pengiriman ore nickel”. Teriak Oscar Sumardin salah satu Korlap Aksi.

Mahasiswa Pasca Sarjana ini menambahkan bahwa dugaan pejualan dokumen tersebut diketahui saat rekan-rekannya menelusuri dokumen yang digunakan salah satu perusahaan.

“Berdasarkan hasil penelusuran kami ternyata ada kerja sama yang masif antara Syahbandar UPP Kelas III Molawe dengan pihak Investor”. Ujar Oscar

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan perbuatan inkonstitusional sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Korlap Aksi, Budianto, ia menyampaikan bahwa ada keuntungan besar yang diterima PT. SBP dalam melakukan penjualan dokumen kepada salah satu perusahaan.

“PT Sumber Bumi Putera diduga mendapat keuntungan dari penjualan Dokumen sebesar 3 Dolar per Metrik Ton”. Tutur Budi

Untuk itu, lanjut Budi, bahwa secara kelembagaan KPM KONUT mendesak Dinas ESDM Prov. Sultra untuk bertanggung jawab atas dugaan penerbitan Izin Verifikasi dalam pengiriman dan penjualan ore Nickel perusahaan lain menggunakan dokumen PT SBP.

Selain itu, KPM Konut juga mendesak Kapolda Sultra untuk segera memeriksa Pimpinan PT. SBP dan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Molawe  atas dugaan keterlibatan dan pembiaran pengiriman ore nickel perusahaan lain menggunakan dokumen PT. SBP dalam hal ini penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB).

KPM Konut juga mendesak DPRD Sultra untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang seluruh instansi terkait diantaranya pimpinan PT. SBP, Dinas ESDM dan Kepala Syahbandar UPP Kelas III Molawe.

Sementara itu, Anggota DPRD Sultra dari Komisi 3, Abdul Salam Sahadia menyambut baik aduan mahasiswa dan akan segera memanggil pihak terkait.

“insya Allah dalam waktu dekat DPRD Sultra akan segera memanggil PT. SBP dan instansi lainnya untuk didudukan bersama”. Ujar singkat Mantan Anggota DPRD Buton Utara itu.

Reporter: Jeff

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here